Perjuangkan Nasib Bahasa Bali, Janji Kampanye Gubernur Ditagih
Aliansi Peduli Bahasa Bali (APBB) melakukan demo di depan gedung DPRD Bali
Suksesinews.com,
Denpasar- Puluhan mahasiswa Bahasa Bali dari berbagai kampus di Bali
geruduk DPRD Bali, Senin (21/9). Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli
Bahasa Bali (APBB) itu berasal dari IHDN, UNHI, PGRI, dan UNUD. Mereka
menyampaikan aspirasi soal terancamnya eksistensi Bahasa Bali.
Para mahasiswa itu diterima Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Ketua Komisi IV DPRD Bali Gede Kusama Putra, ketua fraksi PDIP I Nyoman Parta, anggota fraksi PDIP Ketut Kariyasa Adnyana dan Gusti Putu Budiarta.
Sekitar dua jam mereka berdialog. Ketua APBB I Nyoman Suka Ardiyasa menyampaikan empat pernyataan sikap. Pertama, meminta Pihak Eksekutif dan Legislatif untuk merevisi Perda No. 3 Tahun 1992 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Bali.
"Diharapkan, dengan adanya penyempurnaan Perda tersebut pengajaran Bahasa Bali dan pengangkatan guru/penyuluh bisa diatur secara jelas," ujar Ardiyasa.
Kedua, perlunya rekomendasi dari DPRD Bali kepada Eksekutif untuk mendukung adanya gerakan 1000 penyuluh Bahasa Bali di setiap Desa Pakraman.
"Sehingga pembinaan bisa lebih intesif kepada masyarakat serta keberadaan Bahasa Bali mampu menjadi benteng dalam pelestarian seni budaya Bali," katanya.
Ketiga, meminta DPRD Bali ikut aktif mendorong dan menjembatani Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota, serta pihak terkait untuk membentuk Tim Kajian Kurikulum Pengajaran Bahasa Bali untuk menyempurnakan buku-buku pengajaran Bahasa Bali mulai dari SD hingga SMA.
Keempat, meghimbau DPRD Bali dan DPRD Kabupaten/kota agar mendorong Pemda untuk melakukan rekrutmen guru Bahasa Bali.
Pihak DPRD Bali menyambut baik aspirasi tersebut. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, Perda No. 3 Tahun 1992 itu memang perlu direvisi. Ia mendorong revisi Perda sebagai Perda inisiatif dewan.
"Perda itu sudah sangat usang dan sudah tua, juga tidak ada yang menohok bahasa Bali di sana. Itu akan kami rekomendasikan (revisi). Malah kami akan pakai inisiatif dewan untuk merevisi Perda itu". kata Adi Wiryatama.
Politisi senior PDIP ini melanjutkan, pihaknya juga akan meminta Gubernur Bali untuk menepati janjinya pada kampanye saat Pilgub, untuk mengangkat penyuluh/guru agama dan bahasa Bali di masing-masing Desa Pakraman.
"Ada janji dari Pak Gubernur pada kampanye dulu, menurut APBB tadi, akan mengangkat penyuluh agama dan bahasa Bali di masing-masing desa Pakraman. Itu yang akan kita himbau dan sampaikan pada Gubernur untuk menepati janjinya," tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Bali sudah menganggarkan dana untuk setiap Desa Pakraman senilai Rp200 juta pertahun. Diharapkan, dana tersebut sebagian bisa digunakan untuk mengangkat dan menggaji penyuluh/guru bahasa Bali. Amb
Para mahasiswa itu diterima Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Ketua Komisi IV DPRD Bali Gede Kusama Putra, ketua fraksi PDIP I Nyoman Parta, anggota fraksi PDIP Ketut Kariyasa Adnyana dan Gusti Putu Budiarta.
Sekitar dua jam mereka berdialog. Ketua APBB I Nyoman Suka Ardiyasa menyampaikan empat pernyataan sikap. Pertama, meminta Pihak Eksekutif dan Legislatif untuk merevisi Perda No. 3 Tahun 1992 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Bali.
"Diharapkan, dengan adanya penyempurnaan Perda tersebut pengajaran Bahasa Bali dan pengangkatan guru/penyuluh bisa diatur secara jelas," ujar Ardiyasa.
Kedua, perlunya rekomendasi dari DPRD Bali kepada Eksekutif untuk mendukung adanya gerakan 1000 penyuluh Bahasa Bali di setiap Desa Pakraman.
"Sehingga pembinaan bisa lebih intesif kepada masyarakat serta keberadaan Bahasa Bali mampu menjadi benteng dalam pelestarian seni budaya Bali," katanya.
Ketiga, meminta DPRD Bali ikut aktif mendorong dan menjembatani Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota, serta pihak terkait untuk membentuk Tim Kajian Kurikulum Pengajaran Bahasa Bali untuk menyempurnakan buku-buku pengajaran Bahasa Bali mulai dari SD hingga SMA.
Keempat, meghimbau DPRD Bali dan DPRD Kabupaten/kota agar mendorong Pemda untuk melakukan rekrutmen guru Bahasa Bali.
Pihak DPRD Bali menyambut baik aspirasi tersebut. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, Perda No. 3 Tahun 1992 itu memang perlu direvisi. Ia mendorong revisi Perda sebagai Perda inisiatif dewan.
"Perda itu sudah sangat usang dan sudah tua, juga tidak ada yang menohok bahasa Bali di sana. Itu akan kami rekomendasikan (revisi). Malah kami akan pakai inisiatif dewan untuk merevisi Perda itu". kata Adi Wiryatama.
Politisi senior PDIP ini melanjutkan, pihaknya juga akan meminta Gubernur Bali untuk menepati janjinya pada kampanye saat Pilgub, untuk mengangkat penyuluh/guru agama dan bahasa Bali di masing-masing Desa Pakraman.
"Ada janji dari Pak Gubernur pada kampanye dulu, menurut APBB tadi, akan mengangkat penyuluh agama dan bahasa Bali di masing-masing desa Pakraman. Itu yang akan kita himbau dan sampaikan pada Gubernur untuk menepati janjinya," tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Bali sudah menganggarkan dana untuk setiap Desa Pakraman senilai Rp200 juta pertahun. Diharapkan, dana tersebut sebagian bisa digunakan untuk mengangkat dan menggaji penyuluh/guru bahasa Bali. Amb
Tidak ada komentar:
Posting Komentar